Ekti Imanuel Soroti Pentingnya Bandara Mahulu, Proyek Masuk Tahap Perencanaan Teknis
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel.
POSKOTAKALTIMNEWS,SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Bandara Mahakam Ulu sebagai langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
Menurutnya, proyek tersebut menjadi kebutuhan
mendesak dalam menjawab tantangan geografis yang selama ini menghambat
konektivitas dan mobilitas warga Mahulu.
“Bandara ini bukan sekadar infrastruktur
biasa. Ini menyangkut masa depan Mahulu secara menyeluruh dari sisi ekonomi,
transportasi, hingga kehadiran negara di wilayah terluar,” ujarnya, Sabtu
(31/5/25).
Untuk mendukung realisasi proyek ini, Pemprov
Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 hingga Rp45 miliar dalam APBD
2025. Pembiayaan pembangunan juga didukung oleh dana dari APBD Mahakam Ulu dan
APBN, yang difokuskan pada pembangunan landasan pacu (runway) dan apron.
Meski demikian, Ekti mengakui bahwa proyek ini
masih berada di tahap awal, khususnya pada penyusunan dokumen perencanaan
teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dokumen-dokumen tersebut saat ini sedang
disiapkan oleh Dinas Cipta Karya Kaltim, setelah sebelumnya proyek sempat
berada di bawah Dinas Perhubungan.
“Karena tidak ada nomenklatur yang pas di
Dishub, maka baru saja proyek ini dialihkan ke Cipta Karya. Ini perubahan yang
baru berlangsung dua hari lalu,” jelasnya.
Peralihan kewenangan tersebut berdampak pada
jadwal kerja proyek. Ekti memperkirakan proses penyusunan dokumen memakan waktu
sekitar dua bulan, diikuti lelang selama dua bulan berikutnya.
Namun ia berharap seluruh proses bisa
dipercepat agar pelaksanaan fisik segera dimulai.
“Kalau bisa, tender dilakukan lebih cepat dari
empat bulan, agar pekerjaan tidak molor. Kami mendorong percepatan di semua
lini,” jelasnya.
Sebagai bentuk sinergi, Pemprov dan Pemkab
Mahulu tengah menyusun nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat kolaborasi
antarlembaga.
"Kerja sama tersebut menjadi kunci untuk
memastikan proyek strategis ini berjalan lancar dan memberi manfaat jangka
panjang bagi masyarakat Mahulu," tutupnya.(ADV/DPRD KALTIM)